 |
Forum Penyalur BBM Audiensi dengan Dishub Bone Bahas Distribusi di Pelabuhan Bajoe
Beritabersatu, Bone – Forum Komunikasi Penyalur BBM Pelabuhan Rakyat dan Perikanan Kabupaten Bone melakukan audiensi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bone untuk membahas persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bagi aktivitas pelabuhan rakyat di kawasan Pelabuhan Bajoe.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Bone yang baru, Syamsul Musrya, yang sebelumnya ditunjuk oleh Bupati Bone untuk memimpin Dinas Perhubungan Kabupaten Bone. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan agenda utama menyerap aspirasi para penyalur BBM.
Dalam pertemuan itu, perwakilan forum menyampaikan sejumlah kendala penyaluran BBM yang disebut berkaitan dengan kebijakan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Mereka menilai, kebijakan tersebut berdampak pada mekanisme distribusi BBM bagi kapal pelayaran rakyat dan aktivitas perikanan di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Bone, Syamsul Musrya, menyambut baik kehadiran forum dan menyatakan pihaknya terbuka terhadap berbagai masukan.
“Kami menerima dan menampung aspirasi yang disampaikan. Terkait mekanisme distribusi BBM, tentu perlu koordinasi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait agar kebijakan yang diambil tetap sesuai aturan dan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Dalam pembahasan juga disampaikan bahwa mekanisme distribusi BBM perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan Persatuan Pelayaran Rakyat Indonesia, khususnya pada tingkat pengurus pusat, guna memastikan kesesuaian regulasi dan kebutuhan operasional pelayaran rakyat.
Forum berharap komunikasi antara pemerintah daerah, organisasi pelayaran rakyat, serta pihak terkait lainnya dapat menghasilkan solusi konkret agar distribusi BBM bagi pelabuhan rakyat di Bone kembali berjalan lancar.
Selain itu, forum meminta agar kebijakan yang diterapkan tetap mempertimbangkan keberadaan penyuplai lokal yang selama ini berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan BBM bagi kapal pelayaran rakyat serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan. (*)