BERITABERSATU.COM, BOGOR – Memasuki awal tahun 2026, Pemerintah Indonesia tancap gas dengan memperkuat dua lini krusial, yakni keamanan bencana dan hilirisasi energi hijau. Dalam taklimat di Hambalang, Bogor (6/1), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan alokasi jumbo dana darurat serta dimulainya revolusi pengolahan sampah menjadi energi.
Pemerintah secara resmi mencadangkan anggaran sebesar Rp53 hingga Rp60 triliun dalam APBN 2026 khusus untuk penanganan darurat bencana. Dana ini akan dikelola langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Dana ini adalah dana siap pakai yang akan dipergunakan sewaktu-waktu bila terjadi keadaan darurat," ujar Prasetyo Hadi. Ia menegaskan bahwa angka ini belum termasuk dana pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi fasilitas umum yang memiliki alokasi tersendiri di luar dana BNPB tersebut.
Dengan total belanja negara yang mencapai Rp3.842,7 triliun pada 2026, pemerintah memastikan memiliki ruang fleksibilitas bagi Presiden untuk melakukan penyesuaian anggaran jika eskalasi bencana membutuhkan penanganan ekstra.
Selain memperkuat mitigasi, pemerintah meluncurkan serangan balik terhadap masalah lingkungan melalui proyek Waste-to-Energy (PSEL). Awal tahun ini, pembangunan akan dimulai serentak di 34 titik kabupaten/kota yang memiliki timbunan sampah lebih dari 1.000 ton per hari.
Proyek ini bukan sekadar pembersihan kota, melainkan bagian dari 18 proyek hilirisasi strategis dengan total nilai investasi mencapai Rp600 triliun di bawah komando Danantara Indonesia.
"Ini memerlukan penanganan sesegera mungkin agar sampah tidak menggunung dan menimbulkan masalah kesehatan. Kita olah menjadi listrik atau energi alternatif," tambah Prasetyo.
Melengkapi agenda kemandirian energi, pemerintah juga mengonfirmasi akan melakukan groundbreaking proyek gasifikasi batubara menjadi Dimethyl Ether (DME). Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan impor gas LPG dengan mengoptimalkan batubara berkalori rendah menjadi bahan bakar alternatif bagi masyarakat.
Langkah ini menunjukkan pola APBN 2026 yang lebih responsif. Di satu sisi, pemerintah membangun "perisai" melalui dana bencana yang besar, namun di sisi lain tetap agresif melakukan pembangunan infrastruktur energi yang berkelanjutan untuk menjaga target defisit di angka 2,68% PDB. (**)