 |
| Wabup Bone Hadiri HLM TPID–TP2DD Sulsel |
BERITABERSATU.COM, MAKASSAR — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Pinisi Lantai 4, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Rabu (3/12/2025).
Pertemuan yang merupakan kolaborasi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ini mengusung tema “Upaya Stabilisasi Harga Jelang Momen HBKN Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru Serta Penguatan Program ETPD Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan,”
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan perlunya langkah cepat, terukur, dan kolaboratif untuk menghadapi potensi kenaikan harga komoditas jelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, sejumlah komoditas strategis masih menjadi penyumbang inflasi di daerah.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng adalah komoditas yang harus kita antisipasi bersama. Pemerintah daerah harus aktif memantau stok di sentra produksi dan jangan menunggu sampai distribusi terganggu. Kita harus lebih responsif, lebih sigap, dan bekerja secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas harga,” ujar Fatmawati.
Ia menambahkan bahwa konsistensi TPID dan penguatan digitalisasi daerah melalui TP2DD akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Stabilitas harga, kata dia, tidak hanya bergantung pada pengendalian pasokan, tetapi juga pada sistem pengelolaan data dan transaksi yang cepat dan transparan.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Bone Andi Akmal memaparkan kondisi inflasi Kabupaten Bone yang berada pada angka -0,27 persen. Ia menegaskan bahwa pihaknya terus menjaga stabilitas harga melalui koordinasi lintas sektor.
“Kami berupaya mengendalikan inflasi dengan langkah strategis di lapangan, dan sejauh ini trennya cukup baik,” ujarnya.
Di bidang digitalisasi, ia melaporkan capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bone yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Bone mencatat tambahan PAD sebesar Rp.57 miliar. Dengan sisa waktu sebulan, kami optimistis bisa menembus Rp70 miliar. Digitalisasi pajak daerah akan terus diperkuat agar lebih transparan dan akuntabel,” kata Andi Akmal.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya soal penggunaan sistem, tetapi juga kemampuan daerah dalam memaksimalkan sumber pendapatan.
“Sistem secanggih apa pun tidak berarti jika PAD tidak bergerak. Karena itu, pemutakhiran data pajak dan retribusi menjadi kunci. Tanpa anggaran, kita tidak mungkin membangun,” tegasnya.
Wabup Bone juga menyinggung komoditas cabai sebagai salah satu produk unggulan daerah. Ia mendorong hilirisasi dan teknologi penyimpanan untuk menghindari anjloknya harga saat panen raya. Ia berharap pemerintah menetapkan harga acuan bagi komoditas strategis seperti beras, jagung, dan cabai.
Selain itu, ia menekankan pentingnya akselerasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Transaksi digital adalah bukti adaptasi kita terhadap perubahan. Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan perbankan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengendalian inflasi serta mempercepat digitalisasi layanan publik di Sulawesi Selatan, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
Rapat turut dihadiri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota, unsur Forkopimda, serta pimpinan OPD se-Sulsel.
Laporan : Suparman Warium