 |
| Andi Akmal Pasluddin, menghadiri TPKAD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Sultan |
BERITABERSATU.COM, MAKASSAR — Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menghadiri TPKAD Summit dan Forum Sinergi Ekonomi Daerah Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Sultan Hasanuddin, lantai 2 Kantor OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar), Jalan Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (11/12/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang diseminasi capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulsel tahun 2025, sekaligus memetakan arah kebijakan penyusunan program kerja tahun 2026 sebagai bagian dari implementasi Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
TPAKD Summit 2025 merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menko Perekonomian Nomor 4 Tahun 2021 tentang SNKI dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7105/SJ mengenai pembentukan TPAKD di daerah. Rangkaian kegiatan juga diisi Forum Sinergi Ekonomi Daerah yang memaparkan kondisi dan proyeksi perekonomian nasional dan regional sebagai dasar penguatan strategi inklusi keuangan pada tahun berikutnya.
Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam sambutannya menjelaskan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan sepanjang 2025 menunjukkan ketahanan yang positif. Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Sulsel mencapai 5,01 persen (yoy). Pertumbuhan ini ditopang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 5,32 persen dengan kontribusi 1,08 persen terhadap PDRB, serta sektor perdagangan besar dan eceran yang tumbuh 4,19 persen dan berkontribusi 0,67 persen.
Dari komponen pengeluaran, Muchlasin memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh 4,70 persen dengan andil 2,32 persen, sedangkan PMTB meningkat signifikan 15,91 persen dengan kontribusi 2,24 persen. Meski demikian, pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) tercatat mengalami kontraksi -0,48 persen akibat kebijakan pemotongan transfer ke daerah.
Ia turut menyoroti perbaikan indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan Sulsel turun menjadi 7,60 persen per Maret 2025, lebih baik dari rata-rata nasional 8,47 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tetap berada pada kategori tinggi, yakni 75,18 per tahun 2024. Namun, Gini Ratio masih berada pada kategori moderat sehingga ketimpangan menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.
“Penguatan pemerataan ekonomi harus terus didorong melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor,” tegas Muchlasin.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulsel, DR. dr. M. Ishak Iskandar, M.Kes., M.M., M.H., mewakili Gubernur Sulsel, menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung agenda strategis TPAKD.
Menurutnya, tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Sulsel yang ditopang oleh sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, dan potensi komoditas strategis lainnya.
Ia menegaskan bahwa penguatan peran Sulsel sebagai penyangga perekonomian Kawasan Timur Indonesia harus berjalan seiring dengan peningkatan akses keuangan, digitalisasi layanan, serta perluasan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM.
“Kita harus menyusun program kerja inovatif sesuai kebutuhan wilayah agar memberi dampak nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM,” ujar Ishak.
Berbagai program seperti business matching, pembiayaan produktif, edukasi keuangan, fasilitasi kredit UMKM dan ultra mikro, digitalisasi pembayaran daerah, hingga penguatan literasi di desa dan wilayah pesisir disebutnya sebagai langkah yang perlu terus digencarkan.
“TPAKD adalah motor yang mempertemukan inovasi, regulasi, dan kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan bahwa TPKAD Summit 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Sulawesi Selatan. Menurutnya, percepatan akses keuangan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sektor keuangan dan mendukung program prioritas pemerintah daerah maupun nasional.
“Penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, serta perluasan titik akses keuangan harus memastikan seluruh masyarakat mendapat layanan yang mudah, aman, dan terjangkau,” ungkapnya.
Andi Akmal juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang selaras dengan pendalaman sektor keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. Ia berharap optimalisasi TPAKD mampu mengakselerasi pembangunan berkelanjutan yang menghadirkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan seluruh daerah bergerak dalam satu visi: mewujudkan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berdaya saing melalui akses keuangan yang lebih terbuka. Inklusifitas adalah fondasi kemajuan,” tegasnya.
TPKAD Summit 2025 menegaskan pentingnya koordinasi, sinergi, dan komitmen berbagai pihak untuk mendorong akses keuangan yang lebih merata, memperkuat daya saing ekonomi daerah, serta memastikan masyarakat Sulawesi Selatan memperoleh manfaat dari pembangunan inklusif. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan, TPAKD diharapkan menjadi penggerak utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Laporan : Suparman Warium