 |
| Penandatanganan kerja sama atau MoU Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama 16 instansi vertikal serta launching tujuh inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung |
BERITABERSATU.COM, TULUNGAGUNG — Pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama atau MoU Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama 16 instansi vertikal serta launching tujuh inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (24/8/2026).
Plt. Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, mengatakan keberadaan MPP memiliki posisi strategis dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan publik dalam satu lokasi. Konsep tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, luas jangkauannya, nyaman, serta aman bagi masyarakat.
“Keberadaan Mal Pelayanan Publik Tulungagung merupakan hal yang sangat strategis dalam pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, BUMN maupun BUMD secara terpadu pada satu tempat,” Ucap Ahmad Baharudin dalam sambutan.
MPP Tulungagung yang berada di pusat kota dan pusat pemerintahan juga dinilai memberikan kemudahan dalam membangun koordinasi serta kolaborasi dengan berbagai kantor layanan lainnya.
Saat ini, MPP Tulungagung menyediakan 120 jenis layanan perizinan dan nonperizinan dengan melibatkan 20 perangkat daerah dan 16 instansi vertikal.
Menurut Ahmad Baharudin, kemudahan pelayanan tersebut tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Terlebih, kinerja investasi Tulungagung menunjukkan tren positif. Pada 2025, realisasi investasi tercatat mencapai Rp675,54 miliar, atau sebesar 124 persen dari target Rp545 miliar, angka tersebut juga mengalami peningkatan sebesar 24,18 persen dibandingkan realisasi investasi tahun 2024.
Pertumbuhan investasi itu turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tulungagung pada 2025 yang mencapai 5,75 persen. Pemerintah daerah memproyeksikan tren tersebut masih dapat terus meningkat seiring pembangunan infrastruktur berskala nasional yang masif di Tulungagung dan wilayah sekitarnya.
“Peningkatan realisasi investasi ini tentu tidak lepas dari pelayanan publik yang prima di MPP,” ujar Ahmad Baharudin.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan instansi vertikal, lembaga, perbankan, serta kepala perangkat daerah yang dinilai telah memberikan kontribusi nyata dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat Tulungagung.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Tulungagung juga meluncurkan tujuh inovasi DPMPTSP. Ketujuh inovasi tersebut memiliki karakter berbeda, namun diarahkan pada satu tujuan, yakni membangun pelayanan yang semakin mudah, inklusif, responsif, transparan, sekaligus mampu mendorong investasi daerah.
Pertama, MOSSKELING, yang menghadirkan pelayanan perizinan secara langsung hingga ke desa. Dengan inovasi ini, masyarakat diharapkan tidak selalu harus datang mencari layanan, tetapi layanan yang hadir lebih dekat kepada masyarakat.
Kedua, PINTA DISAPA, yang dirancang untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses pelayanan yang aman, mudah, setara, dan bermartabat.
Ketiga, KLIR-PM, yang menunjukkan kehadiran pemerintah tidak hanya dalam pelayanan administratif, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.
Keempat, SINTA PINTAR, yang memperkuat tata kelola pelayanan melalui integrasi data dan monitoring sehingga pengendalian pelayanan perizinan dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis informasi.
Kelima, GITAR INDAH, yang membuka informasi mengenai potensi dan peluang investasi daerah secara lebih transparan sebagai bahan bagi investor sebelum mengambil keputusan.
Ke enam, T-POIN, yang memperkuat promosi potensi serta peluang investasi Kabupaten Tulungagung agar semakin dikenal dan dapat dipertemukan dengan calon investor.
Ketujuh, IPRO Hilirisasi Perikanan, yang diarahkan untuk mempersiapkan potensi perikanan daerah menjadi proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor sekaligus mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.
Ahmad Baharudin menegaskan, peluncuran tujuh inovasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, launching justru menjadi awal dari proses pembuktian bahwa inovasi benar-benar mampu memberikan perubahan dalam kualitas pelayanan.
“Launching adalah awal dari pembuktian, setiap inovasi harus terus digunakan, dikembangkan, dievaluasi, dan diukur dampaknya,” tegasnya.
Ia juga meminta agar pengembangan inovasi diperkuat melalui kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
Sebab, menurutnya, investasi dan pelayanan publik bukanlah pekerjaan satu perangkat daerah, melainkan tanggung jawab bersama.
“Investasi dan pelayanan publik bukan pekerjaan satu perangkat daerah. Ini adalah pekerjaan bersama,” tandasnya.
Ahmad Baharudin berharap tujuh inovasi yang diluncurkan tidak sekadar menjadi program di atas kertas, tetapi benar-benar berkembang menjadi budaya kerja baru dalam pelayanan Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Ia menilai inovasi harus mampu menjadi jembatan antara pelayanan publik yang berkualitas, iklim investasi yang sehat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusi. (Tri)