 |
| Wabup Bone Koordinasi dengan Kementerian UMKM RI |
BONE, BB – Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., melakukan koordinasi dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia guna memperkuat sinergi dan efektivitas program pemberdayaan UMKM. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian UMKM RI, Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati Bone didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone, Hamzah Sunusi, S.Sos., M.Si. Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Kementerian UMKM RI, Loto Srianita Ginting, bersama sejumlah perwakilan deputi yang membidangi pengembangan usaha, pembiayaan, kewirausahaan, dan transformasi digital UMKM.
Koordinasi ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bone dan pemerintah pusat dalam mendorong pengembangan UMKM, khususnya pada peningkatan kapasitas pelaku usaha, akses pembiayaan, serta perluasan pasar. Selain itu, pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar utama perekonomian.
“Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen untuk terus hadir memberikan pendampingan, pelatihan, serta membuka akses pasar bagi pelaku UMKM. Kami ingin memastikan pelaku usaha kecil dapat naik kelas dan mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, transformasi digital menjadi fokus penting dalam pengembangan UMKM ke depan.
“Kami mendorong pelaku UMKM untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi menjadi kunci menghadapi persaingan global, sehingga dukungan Kementerian UMKM RI sangat kami harapkan, khususnya dalam pelatihan dan fasilitasi digital,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian UMKM RI, Loto Srianita Ginting, menyambut baik langkah koordinasi tersebut dan menegaskan kesiapan pemerintah pusat dalam memperkuat sinergi dengan daerah.
“Penguatan UMKM harus dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi penting agar program tepat sasaran dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas pasar.
“Kami mendorong UMKM di daerah untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memanfaatkan platform digital agar mampu menembus pasar yang lebih luas,” tambahnya.
Melalui koordinasi ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan UMKM berbasis potensi lokal, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bone.(*)
Laporan : Suparman Warium