 |
| Pengamat sekaligus penulis Muh. Yusuf |
BERITABERSATU.COM, LUWU RAYA – Gerakan pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali menjadi sorotan setelah dinilai lebih banyak bersifat seremonial dan sarat kepentingan elit politik, dibanding sebagai perjuangan murni aspirasi masyarakat.
Pengamat sekaligus penulis Muh. Yusuf menyoroti dinamika gerakan pemekaran yang melibatkan masyarakat Tana Luwu dan sejumlah aktor politik.
Gerakan pemekaran Provinsi Luwu Raya disebut mengalami pergeseran makna, dari perjuangan kolektif menjadi alat kepentingan politik elit.
Fenomena ini terjadi dalam beberapa waktu terakhir dan cenderung menguat pada momen-momen tertentu, seperti menjelang kontestasi politik dan peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu.
Di wilayah Tana Luwu, Sulawesi Selatan, yang selama ini menjadi basis tuntutan pemekaran provinsi baru.
Menurut Muh. Yusuf, gerakan ini kerap dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi massa dan posisi tawar untuk menarik perhatian pemerintah pusat, termasuk dalam memperoleh program strategis, proyek infrastruktur, dan tambahan anggaran. Minimnya langkah konkret dan terstruktur membuat gerakan ini dinilai tidak berkelanjutan.
Gerakan pemekaran lebih sering diwujudkan melalui kegiatan seremonial seperti deklarasi, rapat akbar, dan pemasangan spanduk, tanpa diikuti dengan peta jalan yang jelas dan tekanan politik yang konsisten. Akibatnya, harapan masyarakat terus berulang tanpa realisasi nyata.
Muh. Yusuf menegaskan bahwa secara historis, geografis, dan administratif, pemekaran Luwu Raya memiliki dasar yang kuat. Namun, pengelolaan isu yang tidak tepat berpotensi menggerus substansi perjuangan.
"Saya mendorong adanya kesadaran kritis masyarakat untuk mengawal gerakan ini agar lebih substantif, berbasis kajian akademik, serta memiliki roadmap yang jelas. Tanpa itu, pemekaran Luwu Raya dikhawatirkan hanya akan menjadi wacana yang terus digaungkan, dirayakan, lalu dilupakan," pungkasnya. (Kaisar)