 |
Oleh: Jansen Henry Kurniawan (Ketua DPC GMNI Jakarta Timur) |
BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Kondisi ekonomi nasional awal tahun 2026 sedang berada dalam titik paradoks yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, angka makroekonomi tampak stabil dengan pertumbuhan PDB di angka ±5,11%. Namun di sisi lain, realitas di akar rumput menunjukkan luka yang mendalam: daya beli rakyat merosot, upah riil tergerus inflasi, dan fondasi kelas menengah kita sedang runtuh.
Data menunjukkan potret buram struktur sosial kita: sekitar 1,1 juta orang terlempar dari kelas menengah, sementara kelompok rentan membengkak hingga 4,5 juta orang. Di tengah ancaman ketidakpastian global akibat tensi militer AS-Iran dan perang dagang superpower, negara seharusnya hadir sebagai pelindung kaum Marhaen. Namun, yang terjadi justru sebuah ironi besar dalam tata kelola program unggulan pemerintah.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya adalah oase harapan untuk menjemput Indonesia Emas 2045 dan memutus rantai stunting. Sayangnya, pelaksanaannya di lapangan justru mempertontonkan carut-marut manajemen, pemborosan anggaran, hingga lemahnya pengawasan.
Kasus dugaan penipuan pengadaan di Sleman (2026) dengan kerugian Rp200 juta dan di Pekalongan (2025) sebesar Rp114 juta adalah puncak gunung es dari rapuhnya sistem kontrol. Program yang seharusnya menjadi alat pelayanan rakyat kini justru menjadi celah bagi praktik kejahatan.
Temuan di lapangan sepanjang 2025–2026 mengungkap fakta menyakitkan:
Fasilitas Tidak Higienis: Penempatan fasilitas MBG di lokasi yang tidak layak.
Penyalahgunaan Aset: Kendaraan operasional yang tidak sesuai peruntukan, bahkan diduga dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah.
Prioritas yang Dipertanyakan: Pengadaan 25.000 unit motor listrik dengan anggaran fantastis mencapai Rp1,2 triliun.
Di saat rakyat kecil berjuang untuk sekadar makan, alokasi triliunan rupiah untuk kendaraan operasional adalah kebijakan yang tuna-empati dan tidak mendesak. Ini bukan lagi soal efektivitas, melainkan soal arah kebijakan yang kehilangan kompas keberpihakan.
"Negara harus berdiri di atas kepentingan kaum marhaen... bukan menjadi alat kepentingan birokrasi atau elite."Bung Karno (Di Bawah Bendera Revolusi)
Melihat kenyataan bahwa anggaran triliunan rupiah tidak tepat sasaran dan fasilitas negara disia-siakan, kami menilai ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanat penderitaan rakyat. Maka, dengan kesadaran ideologis, DPC GMNI Jakarta Timur menyatakan sikap tegas:
1. Evaluasi Total: Meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
2. Copot Kepala BGN: Mendesak pemecatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, karena dinilai gagal memastikan program berjalan sesuai relnya.
3. Hentikan Sementara: Meminta program MBG dihentikan sementara hingga negara benar-benar siap dengan sistem yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Negara tidak boleh berjudi dengan perut rakyat. Jika tata kelola ini tidak segera dibenahi, maka cita-cita generasi unggul hanya akan menjadi jargon kosong di atas tumpukan pemborosan anggaran.