 | ||
| Sumberphoto : DIPOJOURNAL | Ket : Jansen Henry Kurniawan, ketum Bapemnus (Yang pakai topi orasi) |
BERITABERSATU, JAKARTA – Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus) secara resmi mendesak Pemerintah untuk segera menghentikan sementara (moratorium) pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski dinilai memiliki niat mulia untuk meningkatkan kualitas SDM, implementasi di lapangan dianggap prematur dan mengancam stabilitas ekonomi nasional.
Ketua Umum Bapemnus, Jansen Henry Kurniawan, menyatakan bahwa program ambisius ini sedang menghadapi "lampu kuning" akibat carut-marutnya manajemen distribusi dan tekanan anggaran yang luar biasa besar.
Bapemnus menyoroti beban APBN yang membengkak drastis. Pada tahun 2025, anggaran awal sebesar Rp71 triliun diprediksi meroket hingga Rp171 triliun. Untuk menambal kebutuhan ini, pemerintah harus melakukan penyisiran anggaran kementerian lain hingga Rp306,7 triliun.
"Program ini berpotensi menggeser prioritas belanja negara yang lebih vital. Jika rantai pasok pangan belum siap tapi permintaan melonjak drastis, kita akan menghadapi inflasi pangan yang mencekik daya beli rakyat," ujar Jansen dalam keterangan tertulisnya.
Salah satu poin paling krusial yang disoroti Bapemnus adalah aspek keamanan pangan. Mengutip data dari lemonde.fr, sejak peluncuran program di tahun 2025, tercatat sekitar 9.000 hingga 10.000 anak di berbagai wilayah Indonesia mengalami keracunan makanan.
Beberapa fakta miring di lapangan yang ditemukan meliputi, tandar Higienis Rendah: Distribusi makanan yang tidak bersih berujung pada keracunan massal, menu Tidak Sesuai: Komposisi gizi yang tidak konsisten dan tidak sesuai kebutuhan medis siswa, dan infrastruktur Lumpuh: Banyak daerah belum memiliki fasilitas dapur dan tenaga pengolah yang mumpuni.
"Fakta-fakta ini membuktikan bahwa manajemen pengawasan kita belum matang. Kita tidak boleh mempertaruhkan nyawa anak-anak demi mengejar target program yang terburu-buru," tegas Jansen.
Menyikapi kondisi tersebut, Bapemnus secara tegas menyatakan sikap:
1. Mendesak pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program MBG secara nasional.
2. Mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek fiskal, kelembagaan, serta kesiapan distribusi dan pengawasan makanan.
3. Melakuan audit publik terhadap penggunaan anggaran program MBG agar tidak membuka ruang bagi penyimpangan dan korupsi.
4. Menuntut pemerintah menyiapkan sistem yang matang sebelum melanjutkan kembali program MBG secara nasional.
"Pembangunan SDM adalah tujuan mulia, namun kebijakan publik tidak boleh dipaksakan tanpa perencanaan yang matang. Jangan sampai rakyat dan generasi masa depan yang menanggung risiko kegagalan birokrasi ini," pungkas Jansen.
Barisan Pergerakan Masyarakat Nusantara (Bapemnus) adalah organisasi masyarakat yang berfokus pada pengawasan kebijakan publik dan penguatan kedaulatan ekonomi masyarakat nusantara. (**)