Aparatur Kecamatan Hingga Desa di Bone Dilatih Penguatan Administrasi Kependudukan -->
Cari Berita

Advertisement

Masukkan iklan banner 970 X 90px di sini

Aparatur Kecamatan Hingga Desa di Bone Dilatih Penguatan Administrasi Kependudukan

Berita Bersatu
01 Desember 2025

Bupati Bone AndinAsman Saat membuka Bimtek Penguatan Administrasi Kependudukan


BERITABERSATU.COM, BONE — Pemerintah Kabupaten Bone menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan Teknis Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi aparatur kecamatan, lurah, dan desa se-Kabupaten Bone. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Helios, Jl. Langsat, Kota Watampone, Selasa (2/12/2025).


Bimtek menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri serta dihadiri Pj Sekda Bone yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.


Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan sistem administrasi kependudukan sebagai layanan dasar yang harus terus ditingkatkan.


“Kegiatan ini wajib kita laksanakan sebagai penguatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini,” tegasnya.


Bupati Asman menekankan bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut bersumber dari pajak masyarakat, sehingga aparatur wajib memastikan kegiatan Bimtek memberikan manfaat langsung bagi publik.


Ia juga menjelaskan bahwa Pemkab Bone telah mendelegasikan sebagian layanan administrasi kependudukan ke tingkat kecamatan demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.


“Ke depan akan ada 12 kecamatan dengan pelayanan lebih dekat. Data kependudukan harus lebih akurat karena masih banyak ketidaksesuaian, misalnya status pendidikan di KTP masih tercatat SMA padahal sudah sarjana, magister, bahkan doktor,” jelasnya.


Bupati mengingatkan bahwa ketidaktepatan data kependudukan dapat berdampak pada berbagai sektor pembangunan, termasuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pelaksanaan pemilu.


Selain itu, Asman menyoroti ketidaksesuaian data BPJS Kesehatan yang berpengaruh pada pencapaian Universal Health Coverage (UHC). Ia meminta agar dilakukan sinkronisasi data secara menyeluruh.


“Jangan sampai ada warga yang sudah meninggal tapi iurannya masih terus dibayarkan. Kami minta Disdukcapil duduk bersama semua pihak untuk pendataan ulang,” tegasnya.


Dalam sambutannya, Bupati juga mengkritisi data stunting yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi lapangan.


“Masih banyak data stunting tercatat tinggi padahal di lapangan hanya satu dua. Maka perlu penguatan data secara berjenjang,” ujarnya.


Bupati Asman menutup sambutannya dengan meminta seluruh aparatur kecamatan, kelurahan, dan desa bekerja serius dalam memperbaiki administrasi kependudukan sebagai dasar pembangunan daerah yang lebih terarah dan akurat.


Laporan: Suparman Warium