 |
| Wabup Andi Akmal Pimpin Rakor Bahas BBM Subsidi untuk Kapal Pelayaran Rakyat |
BERITABERSATU.COM, BONE — Wakil Bupati Bone, Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., memimpin rapat koordinasi (rakor) penting terkait penggunaan BBM subsidi untuk kapal pelayaran rakyat (Pelra), Kamis (11/9/2025), di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Bone, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Watampone.
Rapat ini digelar sebagai respons atas keluhan para pelra yang mengaku kesulitan mendapatkan solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir. Kelangkaan dan distribusi yang tidak merata dinilai berpotensi mengganggu aktivitas pelayaran serta berdampak pada ekonomi masyarakat pesisir.
Turut hadir dalam rakor ini, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Syahbandar Bajoe, serta sejumlah perwakilan pelra dari berbagai wilayah, yang selama ini melayani jalur transportasi laut untuk masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Andi Akmal menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran dan tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum yang tidak berhak.
“Kita harus mencari solusi permanen atas masalah ini, karena banyak oknum yang mengambil keuntungan. BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran, terutama bagi nelayan dan pelra yang menjadi tulang punggung transportasi rakyat,” tegasnya.
Wabup juga memberi ruang kepada para pelra untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Salah satu perwakilan pelra dari Bajoe menyatakan komitmen untuk mematuhi regulasi pemerintah, asalkan kebutuhan dasar terhadap BBM subsidi tetap terpenuhi. Ia juga memastikan tidak ada praktik penyelewengan solar subsidi di wilayahnya.
Merespons hal tersebut, Wabup meminta data kebutuhan BBM kapal secara rinci setiap bulan guna menyusun kebijakan yang lebih akurat. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengutus perwakilan ke Jakarta pekan depan untuk memperjuangkan kepentingan pelayaran rakyat Bone di tingkat pusat.
Selain itu, ia menginstruksikan Dinas Perhubungan agar tetap memberikan pelayanan maksimal kepada pelra, selama proses penyelesaian berlangsung.
“Kita ingin persoalan ini segera selesai, agar pelayaran rakyat bisa berjalan normal tanpa harus terus dibayangi kekhawatiran akan ketersediaan solar subsidi,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pelayaran dan memberi kepastian bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Bone.(*)
Laporan: Suparman Warium