 |
| Anggota DPRD Sinjai saat menerima Aspirasi Masyarakat |
BERITABERSATU.COM, SINJAI — Anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Agus, menegaskan komitmen parlemen untuk mengawal ketat tuntutan warga Kecamatan Sinjai Barat terkait perbaikan infrastruktur jalan yang rusak parah. Respons cepat ini muncul setelah warga yang tergabung dalam Aliansi Tonrong Menggugat menyuarakan aspirasi mereka ke publik.
Agus menyatakan, kondisi infrastruktur di wilayah pedalaman Sinjai Barat sudah masuk kategori darurat dan tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah daerah. Sebagai legislator yang terpilih dari daerah pemilihan (dapil) tersebut, ia memastikan DPRD akan menggunakan hak dan fungsinya untuk mendesak eksekutif.
"Kami memahami betul kondisi pilu yang dirasakan masyarakat. Aspirasi ini tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa karena menyangkut akses dasar hidup orang banyak. Kami di DPRD akan mengawal ini melalui mekanisme yang ada agar mendapat perhatian super prioritas dari pemerintah daerah," tegas Agus.
Langkah responsif DPRD Sinjai ini dipicu oleh laporan memilukan dari lapangan. Koordinator Aliansi Tonrong Menggugat, Izrail, membeberkan bahwa kerusakan jalan di Dusun Tonrong, Dusun Laha-Laha, dan Dusun Bonto Sunggu sudah sampai pada tahap mengancam keselamatan warga, khususnya di sektor kesehatan.
"Jalan yang rusak bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan kesehatan. Bahkan ada warga sakit yang terpaksa harus ditandu karena kendaraan tidak bisa menjangkau lokasi," ungkap Izrail saat menyampaikan keluhannya.
Selain masalah fisik jalan, warga juga meminta DPRD ikut mengawasi transparansi pemerintah daerah dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan agar lebih berkeadilan dan menyentuh masyarakat bawah.
Menanggapi tuntutan transparansi tersebut, Agus memastikan bahwa DPRD Sinjai akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan anggaran daerah. Pihaknya akan mendorong agar postur APBD ke depan tidak hanya fokus pada pembangunan di wilayah perkotaan, melainkan juga menyasar daerah-daerah terpencil yang selama ini terisolasi.
Bagi DPRD Sinjai, pemerataan pembangunan adalah harga mati untuk mendongkrak kualitas hidup, akses pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.
Parlemen berharap, desakan yang mereka bawa ke meja legislatif nanti dapat segera dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui dinas terkait, demi mengakhiri penderitaan warga Sinjai Barat yang sudah berlangsung lama. (Ads)