 |
| Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan |
BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur secara terbuka membunyikan "Alarm Revolusi" menyikapi kondisi bangsa yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Organisasi mahasiswa berideologi marhaenisme ini melihat Indonesia saat ini tengah berada dalam pusaran krisis multidimensi yang mencekik sendi-sendi kehidupan rakyat kecil.
Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, menegaskan bahwa situasi hari ini sudah jauh dari kata baik. Negara yang seharusnya hadir menyejahterakan rakyat, justru dianggap menjadi pemicu ketidakberdayaan masyarakat luas akibat bobroknya tata kelola pemerintahan, politik, ekonomi, dan runtuhnya integritas pengelola republik saat ini.
Menurut Jansen, persoalan bangsa hari ini menunjukkan gejala menjauhnya arah pembangunan dari cita-cita Trisakti Bung Karno, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam pernyataan resminya, yang diterima redaksi Beritabersatu, kamis (11/6/2026). DPC GMNI Jakarta Timur membeberkan rentetan kegagalan pengelolaan negara yang terjadi belakangan ini. Salah satunya adalah lonjakan tajam harga BBM nonsubsidi per 10 Juni 2026, di mana Pertamax meroket sekitar 32 persen menjadi Rp16.250 per liter dan Pertamax Green menyentuh Rp17.000 per liter di tengah beratnya tekanan biaya hidup masyarakat.
Kondisi ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh rekor terlemah di angka Rp18.190 per dolar AS, memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga di luar jadwal demi menahan kemerosotan rupiah yang sudah melemah hingga 9 persen sepanjang tahun. Krisis finansial ini juga memukul pasar modal Indonesia, di mana IHSG kehilangan sepertiga nilainya dan mencatatkan performa terburuk di dunia akibat aksi jual massal oleh investor asing.
Tidak hanya di sektor ekonomi, rapor merah pemerintah juga terjadi di sektor hukum dan tata kelola negara. Publik dikejutkan oleh penetapan tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis, sebuah tindakan yang dinilai GMNI sebagai pengkhianatan nyata terhadap konstitusi dan hak dasar anak bangsa.
Di sisi lain, muncul polemik revisi UU Polri yang memicu kekhawatiran meluas di kalangan akademisi dan pegiat demokrasi terkait risiko pemusatan kekuasaan, ditambah lagi dengan kembalinya perdebatan mengenai posisi militer dalam ruang sipil yang dinilai mencederai semangat Reformasi 1998 tentang supremasi sipil.
Melihat rentetan persoalan tersebut, GMNI Jakarta Timur menyerukan "Revolusi Total" sebagai bentuk perlawanan ideologis untuk mengembalikan Republik Indonesia kepada rakyat selaku pemilik sah. Atas kesadaran ideologis tersebut, GMNI Jakarta Timur secara resmi melayangkan lima tuntutan tegas kepada pemerintah:
1. Meminta Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka atas kesadaran diri menyatakan mundur sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI.
2. Menyusun ulang komposisi perangkat pimpinan Republik Indonesia tidak dengan perangkat pimpinan yang sekarang.
3. Hentikan sementara program Makanan Bergizi Gratis sampai adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan komitmen untuk tidak disalahgunakan.
4. Kembalikan TNI-Polri pada fungsi yang seharusnya, bukan malah cawe-cawe di ruang sipil.
5. Bangun persatuan nasional tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, asal usul maupun latar belakang untuk melawan kekuasaan yang lari dari jalur cita-cita republik ini.
Merespons potensi adanya stigma negatif, Jansen Henry Kurniawan menekankan bahwa gerakan dan tuntutan ini bukanlah bentuk upaya makar. Gerakan ini merupakan desakan moral agar pemegang kekuasaan bertanggung jawab secara ksatria atas kekacauan yang terjadi saat ini.
ansen memperingatkan bahwa jika tuntutan ini tidak ditanggapi, GMNI bersama seluruh elemen masyarakat siap melakukan konsolidasi besar-besaran untuk turun ke jalan guna membuktikan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Menutup pernyataannya, Jansen mengutip pesan Bung Karno bahwa kekuasaan Presiden sekalipun ada batasnya, karena yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya hanyalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. (Rls)