 |
| Camat Gumukmas Nino Eka Putra saat memimpin Musyawarah Kesepakatan di Aula Kantor Desa Gumukmas |
BERITABERSATU.COM, JEMBER – Demi menciptakan ketertiban administrasi dan kepastian hukum, Pemerintah Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur, menggelar musyawarah penetapan dan penegasan batas desa. Acara yang dipimpin oleh Camat Gumukmas, Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni, ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jember, Harry Agustriono, serta kepala desa dari wilayah Gumukmas dan desa-desa perbatasan lainnya. Musyawarah ini dilaksanakan pada Senin, 12 Agustus 2025.
Nino Eka Putra Wahyu Ramadhoni menjelaskan bahwa penegasan batas desa merupakan amanat dari pemerintah pusat. Tujuannya agar setiap desa memiliki kejelasan wilayah, baik secara teknis maupun yuridis, sehingga bisa mengembangkan potensi dan melayani masyarakat secara maksimal.
Proses penetapan batas desa ini tidak dilakukan sembarangan. Setiap desa membentuk tim yang bertugas melakukan survei lokasi bersama desa-desa perbatasan. Tim ini melibatkan tiga pilar desa dan tokoh berpengaruh, menciptakan harmonisasi dan sinergi dalam penentuan titik dan garis batas desa. Hasil kesepakatan ini kemudian menjadi rujukan dalam penyusunan peta desa.
"Penetapan dan Penegasan Batas Desa juga mendapatkan penilaian langsung dari Badan Informasi Geospasial (BIG)," tambah Nino, "secara makro, ini mendukung program 'Indonesia Satu Peta Satu Data'."
Harry Agustriono dari DPMD Jember menegaskan bahwa penetapan batas desa adalah amanat Permendagri Nomor 45 Tahun 2016. Lebih dari sekadar administrasi, penetapan ini memberikan kepastian hukum yang fundamental untuk tata kelola pemerintahan desa yang baik, mulai dari perencanaan hingga pelayanan masyarakat.
"Dengan batas desa yang jelas, mereka bisa lebih fokus mengelola desa, terutama memberikan kepastian kepada masyarakat," jelas Harry. Ia mencontohkan, di wilayah Gumukmas, banyak lahan produktif yang bisa dikembangkan sesuai potensi masing-masing desa jika batas wilayahnya sudah pasti.
Hasil dari musyawarah dan pemetaan ini akan menjadi dasar DPMD untuk menyusun Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) bagi 226 desa di Kabupaten Jember. Harry menargetkan pada tahun 2026, semua desa sudah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Batas Desa. "Saat ini sudah ada 154 desa yang dalam proses," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kepanjen, Sukamid, yang turut hadir dalam musyawarah, menyambut baik kesepakatan ini. Menurutnya, konflik batas desa yang dulu sering terjadi lebih disebabkan oleh miskomunikasi. "Hari ini, semua kepala desa sepakat dan tidak ada masalah," tegasnya. (Tahrir)