 |
| Labeli Pemerintahan Prabowo-Gibran 'Gagal Total', Aliansi Cipayung Menggugat Kepung Gedung DPR RI |
BERITABERSATU.COM, JAKARTA – Gelombang protes mahasiswa kembali mengguncang Ibu Kota. Aliansi organisasi mahasiswa yang tergabung dalam "Cipayung Menggugat" menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).
Aksi yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 17.30 WIB ini membawa rapor merah bagi jalannya pemerintahan saat ini dengan mengusung tajuk utama: Prabowo-Gibran Gatal (Gagal Total). Aliansi ini terdiri dari empat organ taktis, yakni GMNI Jakarta Timur, PMKRI Jakarta Timur, LMND Jakarta Timur, dan PMKRI Jakarta Selatan.
Dalam orasinya, massa aksi membawa lima tuntutan krusial yang ditujukan kepada pemerintah melalui lembaga legislatif:
1. Mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
2. Menuntut pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa hambatan ekonomi.
3. Menuntut pemerintah segera menurunkan harga BBM demi menekan beban ekonomi dan mengontrol harga kebutuhan pokok.
4. Mendesak evaluasi total terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar transparan dan tepat sasaran.
5. Menuntut penghentian sementara program MBG hingga evaluasi menyeluruh selesai dilakukan demi menjamin akuntabilitas.
Ketua PMKRI Jakarta Timur, Emanuel Odo, mengkritik keras program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut belum berdampak nyata dan justru rawan menjadi komoditas korupsi.
"Kami meminta hentikan sementara program MBG sampai negara ini siap mengelolanya dengan tepat sasaran, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), bukan malah memperkaya segelintir oknum," tegas Emanuel.
Tidak hanya isu ekonomi nasional, Emanuel juga mengingatkan pemerintah untuk tidak melupakan konflik kemanusiaan di Bumi Cendrawasih.
"Masih banyak ketidakadilan di Papua. Ingat, Papua bukan tanah kosong! Hentikan tindakan represif oknum aparat di tanah Papua," serunya di atas mobil komando.
Aksi yang berjalan dinamis sempat memanas saat massa hendak melakukan aksi simbolis membakar ban. Akibatnya, salah satu massa aksi bernama Dzakwan Falih, yang menjabat sebagai Wakabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga DPC GMNI Jakarta Timur, sempat diamankan oleh aparat kepolisian.
Dzakwan mengaku mendapat tindakan kekerasan berupa pemukulan di beberapa bagian tubuhnya saat diamankan, sebelum akhirnya dibebaskan kembali.
"Polisi memberikan pesan agar aksi demonstrasi tidak dilakukan dengan cara-cara yang dianggap anarkis," tutur Dzakwan yang tampak masih lemas dan mengalami trauma pasca-insiden tersebut.
Merespons hal ini, Ketua GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, mengecam keras tindakan anggotanya yang represif tersebut.
"Kami sangat menyesalkan tindakan represif oknum polisi terhadap pengurus kami, Dzakwan Falih. Selain itu, kami juga sangat menyayangkan sikap 580 anggota DPR RI yang terhormat. Menjadi wakil rakyat tapi tidak ada satu pun yang bersedia keluar menemui massa aksi," ujar Jansen dengan nada kecewa.
Sementara itu, Ketua LMND Jakarta Timur, Abdul Latief, menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini murni merupakan gerakan moral demi membela hak-hak masyarakat, terbebas dari kepentingan politik praktis.
"Di tengah kondisi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja, saatnya mahasiswa bersatu. Jangan sampai kita apatis. Kita harus menguatkan konsolidasi gerakan untuk melihat kondisi hari ini secara objektif dan nyata," kata Abdul Latief.
Di akhir aksi, aliansi Cipayung Menggugat menegaskan bahwa aksi hari ini bukanlah akhir dari perjuangan. Mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan eskalasi massa yang jauh lebih besar.
"Ini bukanlah aksi yang terakhir. Kami akan terus berlanjut dengan kekuatan yang lebih besar sebagai bentuk rasa cinta kami terhadap negeri ini. Kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, rakyat, dan anak bangsa untuk bersatu," tutup Jansen Henry Kurniawan. (**)